Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang diandalkan pemerintah untuk menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan profesional.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi. Sertifikasi tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan tenaga kerja tingkat nasional maupun internasional.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
Pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja menjadi penting karena artinya pekerja tersebut memiliki kemampuan yang sesuai standar untuk bekerja di bidang yang ditekuninya.
Selain itu, dari kacamata konsumen, menggunakan jasa dari perusahaan dengan karyawan yang telah tersertifikasi akan lebih terjamin kualitasnya dibandingkan menggunakan jasa dari perusahaan dengan karyawan yang belum tersertifikasi.
Adjat Sudrajat, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MICE, mengatakan, selain untuk meningkatkan standar para pekerja di bidang pariwisata dan MICE, sertifikasi juga bertujuan agar para perusahaan bisa mengikuti lelang proyek yang diadakan oleh lembaga pemerintah.
“Makanya sekarang peminat untuk sertifikasi MICE itu semakin banyak. Dari perusahaan-perusahaan MICE itu sudah banyak yang concern untuk sertifikasi karena kalau mau ikut tender yang pertama ditanya itu sertifikasinya. Di LSP MICE sendiri setiap tahun ada sekitar 1.000 orang yang melakukan sertifikasi secara mandiri, bukan yang difasilitasi pemerintah,†ujar Adjat.
Sayangnya, Adjat menambahkan, keinginan tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi masih belum atas keinginan sendiri, melainkan atas arahan dari perusahaannya. Selain itu, untuk perusahaan lain yang tidak mengincar proyek dari pemerintah, mereka tidak ada keinginan untuk melakukan sertifikasi kepada para karyawannya.
Adjat mengatakan, untuk mendapatkan sertifikasi MICE terbilang mudah. Syarat utamanya adalah para calon peserta harus telah menangani tiga kegiatan berbeda dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut selain harus dijelaskan, juga harus ditunjukkan bukti-buktinya.
Misalnya, untuk kompetensi Pemilihan Tempat, harus ditunjukkan dengan surat kontrak atau kerja sama dari hotel atau venue, surat konfirmasi, surat penawaran dari hotel, dan sebagainya.
“Sementara tes ujinya paling hanya satu hari, dari pra-uji sampai ujinya. Kalau sudah sangat kompeten, paling 15 menit selesai. Untuk peserta yang masih baru, asesor harus menggali lebih dalam untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan karena terkadang mereka grogi. Jadi, harus dipancing lebih detail,†ujar Adjat.
Sertifikasi di LSP MICE dibagi ke dalam tujuh skema, yaitu Certified Event Registration, Certified Event Liaison Officer, Certified Event Venue Management, Certified Event Logistic, Certified Event Marketing Communication, Certified Destination Bidding, dan Certified Stand Building.
Adapun masa berlaku sertifikasi tersebut adalah tiga tahun, dan dapat diperpanjang asalkan masih aktif bekerja di industri dan bidang yang sama. Adjat mengatakan, sertifikasi MICE di Indonesia standarnya sudah diakui di Asia Tenggara dan sudah disepakati sejak 2018.
Untuk mewajibkan sertifikasi para pekerja di bidang pariwisata dan MICE, dibuatlah Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.
Berdasarkan Pasal 26 Ayat 3 PP No. 52 Tahun 2012, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dapat mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata.
Untuk itu, dalam rangka mendorong para pekerja MICE semakin banyak yang tersertifikasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut memfasilitasi para pekerja di bidang MICE untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pada tahun lalu, ada 18.000 pekerja pariwisata yang telah tersertifikasi, dan pada tahun ini targetnya meningkat 50% menjadi 27.000 peserta.
Kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dilangsungkan di enam destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba (Sumatra Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogyakarta dan Jawa Tengah), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur).
___
ENGLISH
Certification Is Key To A Successful Career In The MICE Industry
The tourism sector is one of the leading sectors that the government relies on to become a pillar of national economic development.
Therefore, the development of the tourism sector in Indonesia must be carried out seriously, purposefully, and professionally. To achieve this, competent human resources are needed in order to provide excellent service.
Law No. 10/2009 on Tourism mandates that workers in the tourism sector must have competency standards through certification. Such certification is indispensable in facing national and international labor competition.
Based on Government Regulation (PP) No. 52 of 2012 concerning Competency Certification and Business Certification in the Tourism Sector, competency certification in the tourism sector aims to provide recognition of the competencies possessed by the workforce, as well as to improve the quality and competitiveness of the workforce.
Recognition of the competencies possessed by the workforce is important because it means that the worker has the ability to meet the standards to work in the field he is engaged in. In addition, from a consumer perspective, using services from companies with certified employees will be more assured of quality than using services from companies with employees who have not been certified.
Adjat Sudrajat, Chairman of the MICE Professional Certification Institute (LSP), said that in addition to improving the standards of workers in the tourism and MICE sectors, certification also aims to enable companies to participate in project auctions held by government agencies.
"That's why there is now more interest in MICE certification. Many MICE companies are already concerned about certification because if they want to participate in a tender, the first thing they ask about is the certification. In LSP MICE itself, every year there are around 1,000 people who carry out certification independently, not those facilitated by the government," said Adjat.
Unfortunately, Adjat added, the willingness of the workforce to follow the certification is still not of their own accord, but rather at the direction of their company. In addition, for other companies that are not eyeing projects from the government, they have no desire to certify their employees.
Adjat said that getting MICE certification is fairly easy. The main requirement is that candidates must have handled three different events in the last three years. This must not only be explained, but also shown as evidence.
For example, for venue selection competency, it must be shown with a contract or cooperation letter from the hotel or venue, confirmation letter, offer letter from the hotel, and so on.
"Meanwhile, the test only takes one day at most, from pre-test to test. If they are very competent, it takes 15 minutes at most. For new participants, the assessor must dig deeper to get the desired answer because sometimes they are nervous. So, they have to be provoked with more details," said Adjat.
Certification at LSP MICE is divided into seven schemes, namely Certified Event Registration, Certified Event Liaison Officer, Certified Event Venue Management, Certified Event Logistics, Certified Event Marketing Communication,
Certified Destination Bidding, and Certified Stand Building. The validity period of the certification is three years, and can be extended as long as it is still actively working in the same industry and field. Adjat said that the standard of MICE certification in Indonesia has been recognized in Southeast Asia and has been agreed upon since 2018.
To make certification mandatory for workers in the tourism and MICE sectors, Minister of Tourism Regulation (Permenpar) No. 19/2016 on the Enforcement of Mandatory Competency Certification in the Tourism Sector was made.
Based on Article 26 Paragraph 3 of Government Regulation No. 52 of 2012, the central government and/or local governments can fund the implementation of competency certification in the tourism sector.
Therefore, in order to encourage more MICE workers to be certified, the Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf) also facilitates workers in the MICE sector to obtain competency certification. Last year, 18,000 tourism workers were certified, and this year the target is to increase by 50% to 27,000 participants.
Competency certification activities for tourism human resources were held in six priority tourism destinations, namely Lake Toba (North Sumatra), Wakatobi (Southeast Sulawesi), Labuan Bajo (East Nusa Tenggara), Lombok (West Nusa Tenggara), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogyakarta and Central Java), and Bromo-Tengger-Semeru (East Java).
